YALA, THAILAND — Dunia kian terhubung, tetapi pada saat yang sama juga semakin mudah terbelah oleh identitas. Perbedaan agama, etnis, bahasa, dan budaya yang semestinya menjadi kekayaan acap kali berubah menjadi sumber pertentangan. Di tengah situasi itu, Indonesia menawarkan pengalaman yang berbeda. Dengan lebih dari 280 juta penduduk, sekitar 1.340 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan enam agama yang hidup berdampingan, bangsa ini membuktikan bahwa kemajemukan dapat dirawat menjadi modal sosial melalui pendidikan.
 |
| Ilustrasi Pulau Kaya Keberagaman. Sumber: https://waqafilnusantara.com |
Gagasan itu mengemuka dalam
The 7th National and International Conference on Education and Islamic Education (NICE 2026) di Yala Rajabhat University, Thailand, Jumat (3/7/2026). Pada forum akademik internasional tersebut, Dr. H. Muhiddinur Kamal, dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, memperkenalkan pengalaman Indonesia membangun pendidikan multikultural berbasis nilai-nilai Islam Nusantara sebagai model pengelolaan masyarakat majemuk.
"Pendidikan multikultural bukan sekadar mengajarkan peserta didik mengenal perbedaan. Ia membentuk kemampuan hidup bersama secara adil, damai, dan saling menghormati. Di situlah moderasi beragama menemukan ruang praksisnya," ujar Muhiddinur Kamal.
 |
| Dr. H. Muhiddinur Kamal |
Bagi Muhiddinur, pendidikan multikultural di Indonesia tidak lahir dari ruang teori. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah yang panjang. Sejak abad ke-7 hingga ke-8, Islam menyebar di Nusantara melalui perdagangan, dialog, dan perjumpaan budaya yang dibangun para saudagar dari Gujarat, Malabar, dan Jazirah Arab. Pendekatan damai itu kemudian diteruskan para Wali Songo yang menjadikan tradisi lokal sebagai medium dakwah sehingga Islam diterima masyarakat tanpa harus menghapus identitas budaya yang telah hidup sebelumnya.
Tradisi tersebut tetap bertahan ketika Indonesia memasuki masa kolonial. Pesantren, surau, dan madrasah berkembang menjadi ruang pembelajaran sekaligus benteng kebudayaan. Di lembaga-lembaga itu, nilai toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari perjalanan sejarah itulah lahir watak Islam Nusantara yang akrab dengan moderasi.
Menurut Muhiddinur, warisan sejarah tersebut perlu diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan masa kini. Pendidikan multikultural tidak cukup berhenti pada pengenalan terhadap keragaman, melainkan harus membentuk ruang publik yang melahirkan harmoni, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dalam kerangka itulah moderasi beragama menjadi fondasi yang menaungi seluruh proses pendidikan.
Di atas fondasi tersebut bertumpu nilai-nilai universal seperti kesetaraan warga negara, kebebasan sipil, integrasi sosial, dan penghapusan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Bersamaan dengan itu, pendidikan Islam tetap menjalankan tujuan utamanya, yakni membentuk akhlak mulia, memperkuat ukhuwah, dan membangun budaya musyawarah yang menghargai tradisi lokal.
Konsep itu, menurut Muhiddinur, hanya akan bermakna apabila hadir dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya di sejumlah pesantren, nilai-nilai multikultural justru tumbuh melalui pengalaman hidup bersama, bukan sekadar melalui ceramah di ruang kelas.
Salah satu contohnya terlihat di Pesantren MAS Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung, Padang. Di pesantren tersebut, seni tradisional dimanfaatkan sebagai media pembelajaran moderasi. Santri dari berbagai latar belakang budaya dipertemukan dalam aktivitas kesenian sehingga belajar mengenal, menghargai, dan bekerja sama melalui pengalaman yang nyata. Nilai-nilai multikultural pun terintegrasi ke dalam kurikulum, kegiatan budaya, hingga kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.
 |
| Pesantren MAS Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung, Padang. |
Dari berbagai temuan lapangan itu, Muhiddinur merumuskan empat pola yang secara konsisten membentuk sikap moderat. Pertama, kurikulum hibrida yang memadukan ajaran Islam dengan kearifan budaya lokal sehingga peserta didik memahami agama tanpa tercerabut dari realitas sosialnya. Kedua, lingkungan inklusif yang membiasakan interaksi lintas etnis, daerah, dan latar belakang sosial. Ketiga, kesetaraan dalam interaksi, yakni membangun relasi yang bebas dari hierarki mayoritas dan minoritas. Keempat, evaluasi adaptif, yaitu penilaian yang tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga perkembangan karakter, empati, dan perilaku keberagamaan.
Dari sana, Muhiddinur menawarkan sebuah gagasan yang lebih luas, yakni membangun ekosistem pembelajaran multikultural. Menurutnya, pendidikan Islam tidak perlu memilih antara mempertahankan tradisi atau mengikuti modernitas. Keduanya justru dapat dipadukan menjadi satu sistem yang saling menguatkan.
Ekosistem tersebut bertumpu pada tiga lapisan pembelajaran. Lapisan pertama ialah sistem halaqah, tradisi khas pesantren yang menekankan kajian kitab, hafalan, diskusi, dan transmisi sanad keilmuan sebagai fondasi pembentukan karakter dan kedalaman intelektual. Lapisan kedua adalah konteks regional, yakni kemampuan menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter masyarakat Asia Tenggara yang sama-sama multikultural, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand Selatan. Sementara lapisan ketiga ialah sistem klasikal, berupa pendidikan modern yang terstruktur melalui jenjang pendidikan, kurikulum, asesmen, dan tata kelola kelembagaan.
Ketiga lapisan itu, menurut Muhiddinur, bukanlah sistem yang saling menggantikan. Tradisi halaqah menjaga kedalaman nilai dan transmisi keilmuan, sistem klasikal memastikan mutu pembelajaran berjalan secara terukur, sedangkan perspektif regional menjadikan pendidikan tetap kontekstual terhadap masyarakat yang majemuk. Melalui perpaduan itulah moderasi beragama tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi budaya belajar yang hadir dalam kurikulum, metode pembelajaran, kehidupan asrama, hingga relasi sehari-hari antara guru dan peserta didik.
Di tengah menguatnya polarisasi sosial di berbagai negara, pengalaman Indonesia menawarkan pelajaran bahwa agama dan budaya tidak harus dipertentangkan. Islam Nusantara justru menunjukkan keduanya dapat berjalan beriringan untuk melahirkan masyarakat yang inklusif, damai, dan berkeadaban. Pendidikan menjadi ruang paling strategis untuk memastikan nilai-nilai tersebut terus hidup di tengah perubahan zaman.
Implementasi Kerjasama Akademik
Kehadiran Muhiddinur Kamal pada Konferensi Internasional yang dihelat Yala Rajabhat University sekaligus menjadi implementasi awal Letter of Intent (LoI) antara UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan Yala Rajabhat University yang ditandatangani pada Pertemuan Tahunan Asosiasi Universitas Islam Asia, 24 Juni 2026 di UIN Syarif Hidyatullah Jakarta. Kerja sama itu membuka peluang kolaborasi dalam riset, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta pengembangan pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara.
 |
Kerja Sama Akademik. Wakil Rektor Urusan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Dr. Edi Rosman (dua dari kiri) dan Dekan Fakultas Pendidikan Yala Rajabhat University, Thailand, Dr. Muhammadtolan Keama (dua dari kanan) usai menandatangani LoI pada Pertemuan Tahunan Asosiasi Universitas Islam Asia (AUIA), Rabu, 24 Juni 2026, di Jakarta. Penandatanganan LoI ini disaksikan Kepala Pusat International Office UIN Bukittinggi, Dr. Irwandi (kiri), dan utusan resmi AIUA, Prof. Dr. Syukree Lamputeh (kanan). |
Dari Yala, sebuah pesan kembali diperdengarkan kepada dunia. Bahwa di tengah menguatnya sekat-sekat identitas, pendidikan tidak cukup melahirkan manusia yang cerdas. Pendidikan harus membentuk manusia yang mampu hidup bersama dalam perbedaan. Sebab, sebagaimana ditunjukkan pengalaman Indonesia, keberagaman bukan persoalan yang harus diselesaikan, melainkan kekuatan yang harus terus dirawat sebagai fondasi peradaban.[IRWANDI]
